Jakarta, MBCIndonesia – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkap dugaan skenario politik di balik rencana pengerahan massa buruh dalam aksi demonstrasi pada 20 Oktober 2026.
Dalam dugaan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan tampil sebagai sosok penyelamat setelah situasi demonstrasi terbentuk. Mahfud juga menyinggung nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pembahasan mengenai dugaan pengerahan massa tersebut.
Mahfud menyampaikan pandangannya melalui kanal YouTube pribadinya seperti tayangan TribunTrends, pada Rabu (4/11/2026). Ia merespons isu dugaan penyadapan yang turut menyeret nama Listyo Sigit dan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mahfud, dugaan pengerahan massa buruh pada 20 Oktober 2026 berkaitan dengan skenario politik tertentu. Namun, ia menyebut aparat kepolisian telah mencium rencana tersebut sehingga dapat melakukan langkah antisipasi.
Mahfud juga mengaitkan pembahasan itu dengan pergantian kepemimpinan Polri. Saat ini, Jenderal Suyudi Ario Seto menjabat sebagai Kapolri.
Mahfud Singgung Peran Gibran dalam Dugaan Skenario Politik
Mahfud menyebut Gibran diduga memiliki peran dalam skenario yang ia ungkap. Wakil Presiden tersebut di sebut akan muncul sebagai sosok penyelamat setelah pengerahan massa menciptakan situasi tertentu.
Dugaan itu memunculkan perhatian karena pengerahan demonstran berpotensi menjadi sarana untuk membangun narasi politik. Meski demikian, Mahfud belum memaparkan bukti yang dapat memastikan pihak-pihak yang merancang maupun menjalankan skenario tersebut.
Karena itu, dugaan keterlibatan Listyo Sigit dan pihak lain dalam rencana pengerahan massa perlu mendapat klarifikasi. Hingga informasi ini di susun, belum terdapat keterangan resmi yang membuktikan tuduhan tersebut.
Singgung Klaim Connie Rahakundini dan Polemik Politik
Selain membahas dugaan pengerahan massa buruh, Mahfud turut menyinggung pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie pada 2024.
Connie pernah menyampaikan klaim mengenai dugaan pembicaraan pembagian masa jabatan Presiden antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dalam klaim tersebut, Prabowo di sebut akan memperoleh jatah masa jabatan dua tahun sebagai kepala negara.
Namun, klaim tersebut tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa bukti dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Mahfud juga mengingatkan publik untuk mencermati berbagai polemik politik, termasuk persoalan ijazah Joko Widodo serta perdebatan mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, masyarakat perlu melihat perkembangan politik secara menyeluruh, bukan hanya menyoroti satu peristiwa secara terpisah.
Mahfud mengajak publik mencermati hubungan antara berbagai persoalan yang muncul dalam dinamika politik nasional.
Sementara itu, dugaan skenario pengerahan massa buruh dan tuduhan yang menyeret sejumlah nama pejabat negara masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Sumber: TribunTrends, diolah.(ogit)
Leave a Reply