Jakarta, MBCIndonesia.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengecam keras dugaan praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan biadab karena merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan beras dengan harga terjangkau.
Amran menyampaikan kecaman itu saat meninjau Toko/Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X No. 46A, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Amran menyoroti dugaan penyalahgunaan beras SPHP yang semula di jual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Beras itu diduga di bongkar dari kemasan subsidi, kemudian di kemas kembali dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kilogram.
“Ini adalah biadab, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini jatah beras untuk orang miskin, barang di subsidi, tetapi dioplos dan dirampok,” tegas Amran kepada wartawan.
Menurut Amran, praktik tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengambil hak masyarakat yang seharusnya menikmati program pangan bersubsidi. Ia menyebut kelompok masyarakat desil 1 hingga 5 sebagai penerima manfaat yang membutuhkan beras dengan harga terjangkau.
Dugaan 600 Ton Beras, Amran Minta Polisi Usut hingga Akar
Amran mengungkapkan, informasi awal yang di terimanya menyebutkan petugas menemukan sekitar 600 ton beras dalam kasus tersebut. Ia menduga jumlah beras yang terkait praktik itu bisa mencapai ribuan ton. Namun, aparat masih perlu memastikan volume keseluruhan melalui penyidikan.
“Yang jelas penemuan saat ini 600 ton. Berarti ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat,” ujarnya.
Amran meminta kepolisian menelusuri asal beras, jalur di stribusi, serta pihak-pihak yang di duga terlibat. Ia juga menyebut informasi awal mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading, tetapi aparat perlu memastikan kebenaran informasi tersebut melalui pemeriksaan.
“Kami sebagai Menteri Pertanian memohon kepada kepolisian, ini di bongkar sampai akar-akarnya,” katanya.
Ia menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti terlibat. Jika penyidikan menemukan pegawai Kementerian Pertanian ikut bermain, Amran menyatakan siap menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pemberhentian dan proses hukum.
Pemerintah Tak Ingin Beras Subsidi Disalahgunakan
Amran mengapresiasi Kapolres Jakarta Timur beserta jajaran, termasuk unsur Intelkam, yang membantu mengungkap dugaan penyalahgunaan beras SPHP. Ia juga berencana memberikan penghargaan kepada aparat yang berkontribusi dalam penanganan perkara tersebut.
Menurutnya, beras merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan daya beli dan stabilitas masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menjaga distribusi agar program subsidi benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
“Beras itu vital. Kalau terjadi krisis pangan, dampaknya bisa meluas hingga krisis politik dan konflik sosial,” ujarnya.
Amran meminta aparat menindak para pelaku sesuai ketentuan hukum dan memberikan hukuman maksimal jika pengadilan membuktikan kesalahan mereka.
Pemerintah berharap pengusutan perkara ini dapat mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta mencegah penyalahgunaan beras bersubsidi. Dengan demikian, program SPHP tetap berjalan sesuai tujuan, yakni menjaga pasokan dan membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau.(ogit)
Leave a Reply