Jakarta, MBCIndonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian besar di sektor pangan. Stok beras nasional pada Oktober 2026 mencapai 4,56 juta ton atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian tersebut saat melaporkan perkembangan sektor pertanian kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Amran menjelaskan, penguatan produksi dalam negeri dan peningkatan cadangan beras menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
“Stok kita pada Oktober 2026 mencapai 4,56 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan, pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Amran dalam laporannya kepada Presiden Prabowo.
Cadangan Beras Diklaim Aman hingga Juli 2027
Selain stok di gudang yang mencapai sekitar 4,5 juta ton, pemerintah juga memperhitungkan potensi produksi padi yang masih berada di lahan atau standing crop dengan estimasi 10 juta ton.
Persediaan beras di sektor hotel, rumah tangga, dan sektor lainnya juga di perkirakan mencapai 10 juta ton.
Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, Amran memperkirakan persediaan pangan nasional mampu memenuhi kebutuhan hingga Juli 2027.
“Kalau 25 juta ton di bagi 2,5 juta ton, berarti cukup untuk 10 bulan. Sampai Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.
Harga Pupuk Turun, Nilai Tukar Petani Meningkat
Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui sejumlah kebijakan. Salah satunya menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen serta menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Kebijakan tersebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 131. Menurut Amran, capaian itu menjadi yang tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Di sisi lain, sektor pertanian mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,74 persen.
Pemerintah juga mencatat kenaikan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun serta penurunan impor senilai Rp41 triliun.
Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare.
Pada tahap awal, pemerintah merencanakan penggarapan 500 ribu hektare melalui kerja sama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI.
Amran menyebut pengembangan lahan tersebut sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
“Lahannya 2 juta hektare. Kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan penduduk 500 juta orang ke depan,” ungkapnya.
Meski mencatat berbagai capaian, pemerintah tetap mengantisipasi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino dan La Nina.
Selain menjaga produksi, pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi dan stabilitas harga pangan.
Amran menyoroti anomali harga ayam dan telur. Harga di tingkat peternak justru turun, sedangkan harga di tingkat konsumen melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dugaan praktik perdagangan yang merugikan peternak dan masyarakat.
“Kami sudah mengirim surat kepada Kapolri agar pihak-pihak yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.
Soroti Beras Premium Fortifikasi Rp56 Ribu per Kilogram
Amran juga mengungkap temuan dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang mencapai Rp56.000 per kilogram.
Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan angka Rp13.000 per kilogram yang disebut Amran sebagai pembanding dalam laporannya.
Pemerintah berkomitmen menelusuri temuan tersebut dan mengambil langkah penanganan guna melindungi konsumen.
Amran menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan tata niaga pangan agar ketersediaan dan harga komoditas tetap terkendali.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketahanan pangan nasional.(ogit)
Leave a Reply