JAKARTA, MBCIndonesia.com – Pemerintah Republik Indonesia resmi melunasi utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI) Sekretariat Negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan langsung kabar bersejarah ini di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/9/2026).
Pelunasan ini secara resmi menutup lembaran sejarah panjang beban keuangan negara akibat krisis moneter tahun 1997-1998 di bawah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Memanfaatkan Sisa Surplus Bank Indonesia
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah mengandalkan dana PNBP untuk mengesekusi pembayaran final. Ketika Bank Indonesia mencetak surplus dalam operasionalnya, hukum mengatur agar bank sentral menyerahkan sebagian dana tersebut ke kas negara.
“Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini, itu di gunakan untuk membayar utang yang di buat ketika penanganan krisis dulu itu,” ujar Menkeu Suahasil Nazara.
Berburu Aset Obligor dan Debitur Tetap Berjalan
Meskipun demikian, hubungan utang antara pemerintah dan BI sudah selesai, negara tidak akan menghentikan perburuan aset. Menkeu menegaskan bahwa pelunasan ini sama sekali tidak menghapus kewajiban para obligor dan debitur nakal yang dahulu menikmati dana talangan BLBI. Pemerintah memiliki hak tagih penuh atas seluruh aset yang belum mereka selesaikan.
“Pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut,” tegas Suahasil.
Pembelajaran Besar Makroekonomi Indonesia
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pencapaian ini. Pemerintah menganggap penutupan utang ini sebagai momentum krusial untuk menjaga kesehatan APBN sekaligus komitmen tata kelola ekonomi yang lebih bersih.
“Tentu ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, bagi kebijakan makroekonomi Indonesia, sehingga menjadi catatan sejarah dan ditutup. Pada hari ini, utang ke BI untuk obligasi BLBI selesai di bayar tuntas lunas,” pungkas Menkeu.(ogit)
Leave a Reply