MBCIndonesia.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas seluruh korporasi yang terbukti membakar hutan dan lahan (karhutla). Langkah tegas ini mencakup pencabutan izin usaha hingga penyelidikan unsur pidana bagi pihak-pihak yang melanggar aturan.
Presiden Prabowo menyampaikan instruksi langsung tersebut saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026). Dalam rapat itu, Kepala Negara menyoroti laporan Kapolri mengenai adanya unsur kesengajaan serta dugaan keterlibatan puluhan korporasi dalam peristiwa kebakaran tersebut.
“Jadi semua tadi yang di nilai oleh Kapolri, di verifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah di beri sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para menteri dan kepala lembaga yang hadir.
Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi lagi terhadap perusahaan yang terbukti bersalah berdasarkan hasil verifikasi. Proses eksekusi pencabutan izin tersebut wajib berjalan dalam waktu dekat tanpa ada penundaan.
“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjut mantan Menteri Pertahanan tersebut.
Kapolri Diminta Mengerahkan Seluruh Kekuatan
Serta untuk memastikan penegakan hukum berjalan maksimal, Presiden Prabowo memberikan perintah khusus kepada Kapolri Jenderal Polisi beserta seluruh jajarannya. Pihak kepolisian harus mendalami dugaan pelanggaran ini secara menyeluruh agar dalang di balik kebakaran mendapatkan sanksi yang setimpal.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” perintah Presiden dengan nada tinggi.
Di samping fokus pada penegakan hukum, Kepala Negara juga meminta seluruh instansi pemerintah menjaga stamina dan fokus. Berdasarkan data laporan cuaca dan lapangan, kondisi wilayah Indonesia dalam 1,5 bulan ke depan masih berada dalam fase rawan karhutla.
“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah di laporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” ungkap Prabowo.
Oleh karena itu, pemerintah akan menjadikan momentum ini sebagai evaluasi besar untuk membangun sistem mitigasi yang jauh lebih kuat. Persiapan masif menjadi kunci agar pencegahan dan penanganan karhutla di masa depan berlangsung lebih cepat, terpadu, dan efektif.(Wal Ksp)
Leave a Reply