New York, MBCIndonesia.com – Perwakilan Iran dalam Komite Keenam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pertanggungjawaban Israel atas dugaan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Palestina dan Iran. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sidang komite di New York, Kamis (8/10/2026) waktu setempat. Sebagaimana dilaporkan IRNA dan dikutip IslamTimes. Sabtu (10/10).
Dalam forum tersebut, perwakilan Iran menolak tuduhan delegasi Israel. Ia menilai Israel berusaha mengalihkan perhatian dunia dari tindakannya terhadap Palestina dan negara-negara lain di kawasan sejak 2023 melalui tuduhan yang disebutnya tidak berdasar.
Ia juga mengkritik sikap masyarakat internasional yang dinilainya belum cukup tegas dalam merespons dugaan pelanggaran. Menurutnya, kelambanan tersebut berpotensi memperburuk situasi dan menghambat upaya penegakan hukum internasional.
Iran Soroti Korban Sipil dan Anak-Anak di Gaza
Perwakilan Iran menyebut serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 hingga 7 Oktober 2026 telah menewaskan puluhan orang setiap hari di kawasan konflik. Ia mengklaim lebih dari 75.000 warga Palestina serta ribuan orang di Iran dan negara-negara lain di kawasan meninggal selama periode tersebut.
Ia juga menyampaikan klaim bahwa rata-rata 28 anak meninggal setiap hari di Gaza. Menurutnya, angka tersebut menggambarkan besarnya dampak konflik terhadap anak-anak, keluarga, dan kehidupan masyarakat sipil.
Selain itu, ia menyinggung serangan terhadap sebuah keluarga di Iran yang, menurut keterangannya, menewaskan 16 anggota keluarga. Ia meminta masyarakat internasional memberikan perhatian serius terhadap korban sipil serta mendorong pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Angka-angka korban tersebut merupakan klaim yang di sampaikan perwakilan Iran. Verifikasi melalui sumber independen di perlukan untuk memastikan jumlah korban, konteks kejadian, dan tanggung jawab atas setiap insiden.
Iran Pertanyakan Komitmen AS Melindungi Warga Sipil
Dalam sidang yang sama, perwakilan Iran menanggapi pernyataan delegasi Amerika Serikat (AS) mengenai komitmen Washington untuk melindungi warga sipil. Ia menyoroti serangan terhadap sekolah dasar Shajareh Tayyebeh di Minab, Iran selatan, pada 28 Februari 2026.
Menurut perwakilan Iran, serangan tersebut menewaskan 168 anak dan guru yang berusia antara tujuh hingga 12 tahun.
“Mereka belajar, bermain dan menunggu untuk kembali ke tangan keluarga mereka. Itu bukan medan perang, tapi sekolah dasar. Mereka bukan personel militer, mereka hanya anak-anak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan fasilitas pendidikan dalam konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik melindungi warga sipil serta membedakan sasaran militer dari penduduk dan objek sipil.
Iran Desak Pengakhiran Impunitas
Perwakilan Iran menyerukan agar masyarakat internasional mengakhiri impunitas dan memastikan pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan dapat menjalani proses hukum sesuai ketentuan internasional.
Ia juga menegaskan bahwa tuduhan terhadap pihak lain tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum.
Pernyataan Iran tersebut menambah sorotan diplomatik terhadap konflik di Timur Tengah, terutama terkait perlindungan warga sipil, keselamatan anak-anak, dan penegakan hukum internasional. Namun, tuduhan yang di sampaikan dalam forum plomatik tetap perlu di bedakan dari temuan hukum yang telah di tetapkan melalui proses penyelidikan atau pengadilan yang berwenang.(Wal Ksp).
Leave a Reply