Jakarta, MBCIndonesia.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti sejumlah kejanggalan harga pangan di Indonesia, mulai dari ayam, telur, beras hingga minyak goreng. Ia menduga praktik permainan harga oleh pihak tertentu menyebabkan produsen mengalami kerugian, sementara konsumen masih harus membeli pangan dengan harga tinggi.
Amran menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat bersama sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (13/10/2026).
Dalam rapat itu, Amran meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga mengusut dugaan praktik perdagangan tidak sehat yang merugikan peternak, produsen, serta masyarakat.
“Kalau kita tidak bicara belak-belakan ya habis. Ini percuma kita bahas selama mafianya masih ada di dalam,” ujar Amran, dikutip dari kanal YouTube Kompas.com, Selasa (13/10/2026).
Amran mengungkapkan keresahannya terhadap kondisi peternak ayam dan telur yang menghadapi penurunan harga jual di tingkat produsen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan pasar karena peternak merugi, sedangkan konsumen belum tentu menikmati harga yang lebih murah.
Ia juga menyinggung aksi demonstrasi para peternak serta keluhan masyarakat sebagai konsumen.
“Jadi yang demo adalah produsen, konsumen juga demo. Dua-dua demo. Terus di mana kita? Inilah pemerintah,” kata Amran.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi rantai distribusi pangan, terutama peran perantara atau middleman yang berpotensi memengaruhi pembentukan harga.
“Yang middle man ini harus diberesin selama tidak diberesin Pak, ini kerja kita terus,” ujarnya.
Dugaan Mafia Pangan Diminta Diusut
Amran menduga permainan harga melibatkan sejumlah pelaku usaha dalam rantai perdagangan pangan. Ia menilai upaya menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi tidak akan maksimal apabila pemerintah membiarkan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
“Memang kerjanya mafia begitu. Kita harus buka-bukaan sekarang, Pak,” tegasnya.
Amran mengatakan Kementerian Pertanian telah menyurati Kapolri agar aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan praktik tersebut.
Ia meminta kepolisian serta kejaksaan berkoordinasi untuk mengusut pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain ayam dan telur, Amran juga menyoroti beras fortifikasi yang dijual dengan harga relatif tinggi. Ia mempertanyakan kesesuaian kandungan vitamin dalam produk tersebut dengan klaim yang tercantum.
Menurut Amran, pemeriksaan laboratorium yang ia sampaikan dalam rapat menunjukkan dugaan tidak adanya kandungan vitamin sebagaimana klaim produk.
“Apa itu fortifikasi? Dikasih vitamin B12, vitamin B dikasih ternyata tidak ada vitaminnya. Kami periksa di lab,” ungkapnya.
Amran juga menyebut harga beras fortifikasi mencapai Rp50.000 hingga Rp57.000. Namun, ia tidak merinci jenis, ukuran kemasan, maupun merek produk yang dimaksud.
Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah harga, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan tambahan gizi seperti ibu hamil dan balita.
“Dan ini penipuan bukan mark up harga. Penipuan,” kata Amran.
Meski demikian, dugaan ketidaksesuaian kandungan produk tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang.
Peternak Kecil Terancam Tersingkir
Amran juga mengingatkan dampak jangka panjang apabila harga di tingkat produsen terus mengalami tekanan. Kondisi tersebut berpotensi membuat peternak dan produsen kecil menghentikan usaha karena tidak mampu menanggung kerugian.
Ia mencontohkan sektor susu yang menurut paparannya telah mencapai ketergantungan impor sekitar 82 persen.
“Ini caranya, Pak. Menjual susu murah, murah, murah. Akhirnya sudah 82 persen impor,” ujarnya.
Amran mengingatkan pemerintah agar menjaga keberlangsungan produksi dalam negeri, termasuk sektor ayam dan kedelai. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem distribusi serta memperkuat dukungan terhadap peternak lokal.
Amran dan Tito Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Dalam kesempatan tersebut, Amran mengapresiasi peran Mendagri Tito Karnavian dalam menjaga stabilitas inflasi. Namun, ia menegaskan pengendalian inflasi harus berjalan bersama penanganan dugaan pelanggaran perdagangan pangan.
Menurutnya, operasi pasar dan peningkatan pasokan saja belum cukup apabila pemerintah tidak menyelesaikan persoalan di tingkat distribusi.
“Kita harus turun tangan semua, kolaborasi dengan kejaksaan dengan kepolisian,” tegas Amran.
Selain persoalan harga pangan, rapat tersebut juga membahas kerja sama Kementerian Pertanian dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Amran berharap pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi ikut mempercepat perbaikan fasilitas BPP agar para penyuluh dapat bekerja lebih optimal.
Ia menilai penguatan sarana penyuluhan serta pengawasan distribusi pangan sama-sama penting untuk mendukung keberhasilan program swasembada pangan nasional.(ogit).
Leave a Reply