Jakarta, MBCIndonesia.com – Komisi X DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp89,10 triliun dalam rapat kerja di Jakarta, Senin (21/9).
Penambahan dana sebesar Rp28,0 triliun dari pagu awal Rp61,10 triliun ini bertujuan untuk memperkuat berbagai program prioritas pendidikan nasional serta meningkatkan tata kelola guru.
Alokasi Dana untuk Guru dan Sekolah
Menanggapi laporan dari kemendikdasmen, Rabu (23/9). Pemerintah mengarahkan tambahan anggaran Rp28,0 triliun tersebut untuk dua fokus utama. Pertama, dana sebesar Rp5,0 triliun mengalir untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Kedua, dana sebesar Rp23,0 triliun menopang pembiayaan gaji dan tunjangan guru. Beralih status dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mengelola dana besar ini.
“Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat. Relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas. Serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Secara rinci, pagu Rp89,10 triliun ini membiayai lima program utama. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran menyerap dana terbesar senilai Rp51,64 triliun. Selanjutnya, Program Wajib Belajar 13 Tahun mendapatkan alokasi Rp31,83 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp3,45 triliun untuk Program Dukungan Manajemen, Rp2,08 triliun untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Selain itu Rp84,59 miliar bagi Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan.
Rencana Massal Pengangkatan Guru
Melalui kesepakatan baru ini, pemerintah dan pimpinan DPR RI resmi mengubah status sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan pengalihan menjadi pegawai pemerintah pusat ini juga menyasar sekitar 6 ribu guru paruh waktu yang saat ini masih memegang SK sebagai pelaksana.
Langkah ini berjalan beriringan dengan rencana pemenuhan total kebutuhan guru nasional yang mencapai 464 ribu orang. Oleh karena itu, Kemendikdasmen menggelar rekrutmen guru CPNS secara bertahap mulai tahun 2027.
Pemerintah juga membuka pintu bagi guru PPPK dan sekitar 172 ribu guru non-ASN di sekolah negeri yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi guru PNS.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyatakan dukungan penuh parlemen terhadap perubahan anggaran ini.
“Intinya, seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan tambahan menjadi Rp89,1 triliun,” tuturnya. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar segera menyusun peta jalan yang jelas berdasarkan lokasi, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan guna mengantisipasi kekosongan guru pada masa depan.(ogit)
Leave a Reply